Jakarta — Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia menyaksikan fenomena yang menarik perhatian publik secara nasional: kemunculan bendera bajak laut dari serial anime Jepang One Piece di berbagai lokasi strategis di seluruh tanah air. Bendera yang menampilkan tengkorak bertopi jerami, simbol dari protagonis Monkey D. Luffy, bukan sekadar ekspresi fandom. Ia telah bertransformasi menjadi alat protes politik yang menyebar masif menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Dari Anime ke Jalanan

Bendera One Piece muncul secara mencolok di pintu rumah, dinding, hingga kendaraan pribadi. Penyebarannya didorong oleh media sosial dengan kecepatan yang sulit dibendung. Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa dalam sebulan terakhir, percakapan terkait fenomena ini di TikTok dan X mencapai 2,6 miliar impresi dan 16.000 mentions, angka yang menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan publik terhadap isu ini.

Bagi yang memajangnya, bendera ini adalah simbol ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai semakin sentralistik dan mengabaikan suara rakyat. Dalam perspektif teori sosial, tindakan ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap struktur kekuasaan yang mapan. Seorang pengamat menyatakan bahwa simbol tersebut bukan untuk melawan negara sebagai entitas, melainkan digunakan untuk melawan eksistensi pemerintah yang sedang berkuasa.

Respons Pemerintah dan Efek yang Tidak Diinginkan

Alih-alih membiarkan fenomena ini berlalu, otoritas justru merespons dengan upaya pelarangan. Keputusan itu terbukti kontraproduktif. Peneliti CfDS UGM, Ayom Mratita Purbandani, menyatakan bahwa pelarangan tersebut justru mengamplifikasi pesan kebebasan sipil yang ingin disampaikan. Orang-orang yang awalnya tidak tahu menjadi penasaran, lalu ikut meramaikan percakapan. Inilah yang dikenal sebagai Efek Streisand: upaya menekan informasi justru membuatnya menyebar lebih luas.

Analisis sentimen menunjukkan pola yang menarik. Sementara pemberitaan media massa cenderung negatif atau netral, di media sosial mayoritas warganet justru merespons positif, melihatnya sebagai bentuk kreativitas dalam menyampaikan pesan politik.

Apa Kata Para Akademisi

Para akademisi melihat fenomena ini sebagai pesan penting dari masyarakat, khususnya anak muda, tentang akumulasi ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi. Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, menegaskan bahwa fenomena ini harus dianggap sebagai peristiwa simbolik untuk mengingatkan negara bahwa ada masalah ketidakadilan yang perlu direspons, bukan direpresi. Ia menilai upaya pelarangan itu keterlaluan dan berlebihan, dan respons yang seharusnya adalah koreksi serta refleksi dari pihak pemerintah.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, Prof. Faruk HT, melihat fenomena ini sebagai kelanjutan dari gerakan simbolik sebelumnya seperti "Indonesia Gelap" dan "Peringatan Darurat", namun jauh lebih masif dan kreatif karena berhasil menarik keterlibatan generasi muda dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pelajaran dari Gus Dur

Fenomena ini mengingatkan pada pendekatan yang pernah diambil Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid, terhadap bendera Bintang Kejora di Papua. Berbeda dengan pemerintah saat ini yang melihat bendera One Piece sebagai potensi tindak pidana, Gus Dur mengizinkan pengibaran Bintang Kejora asalkan posisinya lebih rendah dari bendera Merah Putih.

Bagi Gus Dur, Bintang Kejora bukan semata-mata simbol separatisme, melainkan bagian dari ekspresi budaya dan identitas masyarakat Papua. Kebijakannya didasarkan pada semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap identitas lokal, dengan tujuan membangun kepercayaan melalui dialog. Putrinya, Alissa Wahid, menegaskan bahwa kebijakan itu bertujuan membuat orang Papua merasa aman mengekspresikan identitas budayanya tanpa takut, sehingga memupuk rasa cinta kepada Indonesia, bukan sebaliknya.

Logika yang sama relevan untuk hari ini. Represi terhadap simbol protes tidak menghilangkan penyebab protes itu sendiri.

Simbol Global, Suara Lokal

Fenomena bendera One Piece juga mencerminkan dinamika identitas generasi muda Indonesia yang tumbuh dengan mengonsumsi media global. Bagi mereka, bendera itu bukan sekadar referensi anime, melainkan alat untuk menyampaikan afiliasi pada nilai-nilai yang mereka perjuangkan secara lokal, dengan bahasa yang dipahami secara global.

Strategi ini bukan pertama kali terjadi di dunia. Simbol semangka digunakan untuk memperjuangkan Palestina. Simbol tiga jari dari film The Hunger Games diadopsi oleh demonstran di Thailand. Budaya pop, ketika kondisi politiknya tepat, bisa menjadi kendaraan kritik yang justru sulit dibendung karena tidak mudah dikriminalisasi secara langsung.

Yang Sebenarnya Sedang Dipertaruhkan

Pada akhirnya, fenomena ini bukan tentang anime atau bajak laut. Ia tentang suara rakyat yang mencari saluran untuk didengar, dan tentang bagaimana negara memilih untuk meresponsnya. Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus berhenti menekan kebebasan berekspresi dan fokus pada akar keresahan publik yang mendorong orang untuk mengibarkan bendera itu sejak awal.

Pilihan ada di tangan pemerintah: berdialog dan berintrospeksi, atau terus menekan dan memastikan suara itu mencari bentuk yang lebih keras lagi.