Jakarta — Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak hingga 250 persen. Massa mengepung kantor bupati, menuntut kebijakan itu dicabut. Aksi ini mengingatkan pada satu peristiwa bersejarah yang pernah mengguncang dunia: Revolusi Prancis 1789 — sebuah revolusi yang juga berakar dari ketidakadilan fiskal.

Bukan Kasus Tunggal

Protes di Pati ternyata bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri, memperingatkan bahwa aksi serupa berpotensi menjalar ke daerah lain. Kenaikan PBB yang memberatkan, menurut Damanhuri, juga terjadi di Semarang, Bone, Jombang, dan Cirebon.

"Pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu penyebab keluarnya kebijakan pajak yang memberatkan masyarakat," ujarnya.

Pemerintah daerah, terjepit antara berkurangnya dana pusat dan kebutuhan anggaran yang tidak menyusut, akhirnya mencari jalan pintas: menaikkan pajak lokal. Rakyat kecil yang menanggung.

Pelajaran dari Abad ke-18

Damanhuri menyoroti kesamaan antara kondisi Pati hari ini dengan salah satu pemicu Revolusi Prancis. Pada abad ke-18, pemerintahan monarki Bourbon tenggelam dalam utang akibat serangkaian perang besar. Untuk menutupi defisit, beban pajak dijatuhkan ke kelompok yang paling tidak berdaya — petani dan kelas bawah — sementara kaum bangsawan dan rohaniwan justru mendapat pengecualian.

Ironi yang sama terulang: mereka yang paling tidak mampu menanggung paling berat.

Kemarahan itu akhirnya meledak pada 1789. Dari sana lahir slogan yang masih bergema hingga kini — liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan.

Jakarta - Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen. Aksi massa yang mengepung kantor bupati ini mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah yang mengubah dunia: Revolusi Prancis 1789.

Ribuan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis hingga 250 persen. Aksi massa yang mengepung kantor bupati ini, di mana warga berbondong-bondong menyuarakan ketidakadilan, membawa kembali ingatan akan salah satu peristiwa paling bersejarah di dunia: Revolusi Prancis tahun 1789. Sebuah revolusi yang berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pajak yang tidak adil dan membebani masyarakat miskin.Gelombang Protes yang MengancamProtes di Pati ternyata bukanlah kasus tunggal. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri, memperingatkan bahwa aksi serupa berpotensi menjalar ke daerah lain. Damanhuri menyebut bahwa kenaikan pajak serupa juga terjadi di Semarang, Bone, Jombang, dan Cirebon. "Pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu penyebab keluarnya kebijakan pajak yang memberatkan masyarakat," ungkap Damanhuri. Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah yang harus mencari sumber pendapatan alternatif, namun pada akhirnya justru membebani rakyat kecil yang sudah tertekan secara ekonomi.

Keadilan Pajak dan Pelajaran dari Sejarah

Damanhuri menyoroti adanya kesamaan mencolok antara situasi yang terjadi di Pati dengan salah satu pemicu utama Revolusi Prancis. Pada abad ke-18, pemerintahan monarki Bourbon di Prancis mengalami kebangkrutan parah akibat utang besar dari serangkaian peperangan.

Saat itu, Menteri Keuangan Jacques Necker menemukan ironi sistem pajak yang berlaku: kaum miskin dan kelas bawah menanggung beban pajak paling berat, sementara kaum bangsawan dan rohaniwan justru mendapat banyak pengecualian pajak. Ketidakadilan fiskal inilah yang akhirnya memicu kemarahan rakyat Prancis dan mencetuskan revolusi.

Sejarawan juga mencatat bahwa, "Rentetan peristiwa yang mengarah ke revolusi dipicu oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang yang besar akibat keterlibatan Prancis dalam berbagai perang besar."

Gema Sejarah di Era Modern

Peristiwa di Pati dapat dilihat sebagai gema kecil dari semangat perlawanan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil. Jika pada abad ke-18 para petani dan warga kota Prancis bangkit melawan monarki absolut, kini warga Pati bangkit melawan kebijakan pajak yang memberatkan mereka. Dalam kedua kasus, suara rakyat bangkit setelah merasa dibungkam oleh kebijakan ekonomi yang timpang.

Jika Revolusi Prancis melahirkan slogan ikonik "liberté, égalité, fraternité" (kebebasan, persamaan, persaudaraan), maka protes di Pati menuntut agar keadilan fiskal ditegakkan di era demokrasi ini. Ini adalah pengingat bahwa ketegangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kemampuan ekonomi rakyat adalah pola sejarah yang berulang.

Peringatan untuk Pembuat Kebijakan

Warga Pati tidak sedang menuntut revolusi. Mereka menuntut sesuatu yang jauh lebih sederhana: kebijakan pajak yang masuk akal dan proporsional dengan kemampuan ekonomi mereka.

Tapi sejarah mengajarkan bahwa pemerintah yang mengabaikan sinyal-sinyal seperti ini — protes lokal, suara dari bawah, tuntutan yang tampak kecil — sering kali terlambat menyadari bahwa api sudah terlanjur menyebar.

Protes di Pati mungkin tampak lokal. Tapi jika polanya sama dengan daerah lain, dan tidak ada koreksi kebijakan yang nyata, pertanyaannya bukan lagi apakah akan meluas — melainkan seberapa cepat.