Pemerintah Indonesia mendeklarasikan perang terhadap judi online. Satuan tugas dibentuk, operasi penindakan digelar, pernyataan resmi bermunculan. Tapi di balik semua itu, muncul ironi yang sulit diabaikan: sebagian dari mereka yang bertugas memberantas judi online justru terlibat di dalamnya.Ini bukan sekadar masalah moral individu. Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam.

Ketika Penegak Hukum Menjadi Bagian dari Masalah

Judi online di Indonesia bukan industri kecil. Ia beroperasi dalam skala besar, melibatkan jaringan yang rapi, dan menghasilkan perputaran uang yang cukup besar untuk membuat "perlindungan" dari aparat menjadi investasi yang masuk akal bagi sindikat.

Di sinilah ironi itu bekerja secara struktural, bukan hanya personal. Pejabat yang terlibat tidak selalu bertindak karena lemah iman semata. Mereka beroperasi dalam sistem di mana pengawasan internal lemah, konsekuensi yang nyata jarang terjadi, dan godaan finansial sangat konkret. Ketika seorang pejabat menerima gratifikasi dari sindikat judi yang seharusnya ia tindak, ia tidak sedang melakukan pengecualian dari norma — ia sedang mengikuti logika yang sudah berjalan lama dalam birokrasi yang tidak cukup akuntabel.

Akibatnya berlapis. Sindikat mendapat perlindungan yang memungkinkan operasi terus berjalan. Proses penindakan bocor sebelum sempat efektif. Dan yang paling merusak dalam jangka panjang: kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum terkikis lebih dalam setiap kali ironi semacam ini terkuak.

Bukan Anomali, Melainkan Pola

Kasus pejabat yang terlibat dalam praktik yang seharusnya mereka berantas bukan fenomena baru di Indonesia. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang mengoleksi aset mewah tidak proporsional, aparat yang justru membekingi jaringan yang mereka tangani, pejabat di sektor lain yang mengambil keuntungan dari celah yang mereka sendiri yang mengawasi — semuanya menunjukkan pola yang sama: korupsi bukan hanya soal individu yang tidak berintegritas, melainkan soal sistem yang tidak cukup membuat korupsi menjadi pilihan yang mahal.

Pengawasan inspektorat internal di banyak lembaga pemerintah terbukti tidak efektif. Ketika mekanisme kontrol internal tidak bekerja, dan ketika sanksi yang dijatuhkan tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh, rasionalitas birokrat korup menjadi sangat sederhana: risikonya kecil, hasilnya besar.

Budaya yang terbentuk dari kondisi itu tidak mudah diputus hanya dengan seruan integritas atau deklarasi komitmen antikorupsi dari atas. Ia membutuhkan perubahan struktural yang membuat akuntabilitas bukan hanya slogan, melainkan mekanisme yang benar-benar bekerja.

Yang Perlu Dibenahi Sebelum Retorika

Ironi pejabat pemberantas judi online yang terlibat judol pada akhirnya adalah pertanyaan tentang desain sistem, bukan hanya karakter individu. Selama pengawasan eksternal yang independen tidak diperkuat, selama sanksi terhadap pelanggaran tidak konsisten dan tidak proporsional, dan selama transparansi dalam proses penindakan tetap minim, deklarasi perang terhadap judi online akan terus menghasilkan hasil yang tidak sebanding dengan retorikanya.

Komitmen pemberantasan korupsi yang sering disuarakan di level kepemimpinan nasional perlu menemukan padanannya dalam mekanisme yang konkret: audit yang tidak bisa dikendalikan oleh yang diaudit, pelaporan pelanggaran yang benar-benar dilindungi, dan proses hukum yang tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh kepentingan yang lebih besar.

Tanpa itu, ironi ini tidak akan menjadi yang terakhir.