Ada ironi yang tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan dalam sejarah Indonesia: bangsa yang berjuang selama berabad-abad melepaskan diri dari kolonialisme asing, kemudian membangun sistem kekuasaan yang polanya tidak jauh berbeda dari yang ia lawan. Era Orde Baru di bawah Soeharto (1966–1998) adalah periode di mana ironi itu paling jelas termanifestasi, dan Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, yang ditulis jauh sebelum rezim itu runtuh, adalah salah satu cermin paling tajam untuk melihatnya.

Ketika Penjajah Berganti Wajah

Konsep kolonialisme internal merujuk pada dominasi dan eksploitasi yang dilakukan bukan oleh kekuatan asing, melainkan oleh kelompok dalam negeri sendiri terhadap kelompok lainnya — berdasarkan wilayah, kelas, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dalam konteks Orde Baru, Jakarta dan Jawa beroperasi sebagai pusat yang mendominasi daerah-daerah lain dengan cara yang strukturnya sangat mirip dengan hubungan kolonial.

Sumber daya alam dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan daerah-daerah lain dieksploitasi secara masif untuk membiayai pembangunan nasional dan memperkaya elite penguasa beserta kroninya. Masyarakat lokal sering tidak menikmati hasilnya, sementara kerusakan lingkungan dan pemindahan paksa menjadi konsekuensi yang mereka tanggung sendiri. Pola ini bukan kebetulan — ia adalah struktur yang disengaja, di mana sentralisasi kekuasaan di Jakarta berfungsi persis seperti pusat metropolitan dalam skema kolonial klasik.

Untuk mempertahankan struktur itu, rezim menggunakan alat yang juga familiar dari era kolonial: aparatus militer dan keamanan untuk menekan perlawanan, manipulasi pemilu untuk memastikan tidak ada pergantian kekuasaan yang tidak dikehendaki, dan hegemoni budaya melalui kontrol terhadap pendidikan, media, dan produksi pengetahuan. Sejarah nasional ditulis secara sepihak. Narasi alternatif dihapus. Kebudayaan daerah yang tidak sejalan dengan "pembangunan nasional" ditekan. Ini bukan kebijakan pinggiran — ini adalah inti dari bagaimana rezim mereproduksi dirinya sendiri.

Bumi Manusia sebagai Teks yang Membaca Dua Zaman Sekaligus

Pramoedya menulis Bumi Manusia di Pulau Buru, tempat ia dibuang tanpa pengadilan oleh rezim yang sama yang kemudian melarang novel ini beredar. Fakta biografis itu sendiri sudah merupakan komentar yang cukup tentang apa yang ditakuti oleh kekuasaan dari sebuah teks.

Novel ini berlatar Hindia Belanda akhir abad ke-19, mengikuti Minke, seorang pemuda pribumi paling cerdas di sekolah elit Belanda yang tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua karena statusnya sebagai inlander. Hierarki rasial yang menjadi fondasi masyarakat kolonial digambarkan bukan sebagai latar belakang abstrak, melainkan sebagai sesuatu yang dirasakan dalam setiap interaksi, setiap keputusan pengadilan, setiap batas yang tidak tertulis namun tidak bisa dilampaui.

Pembaca di era Orde Baru yang cukup jeli tidak memerlukan penjelasan panjang untuk melihat paralelnya. Hierarki rasial kolonial digantikan oleh hierarki berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan dan kesetiaan pada rezim. Elite penguasa Orde Baru menjadi "tuan" baru yang memperlakukan kritik sebagai pengkhianatan, persis seperti kolonial Belanda memperlakukan inlander yang terlalu banyak bertanya. Nyai Ontosoroh, karakter yang cerdas dan mandiri namun tidak diakui haknya oleh pengadilan Belanda, adalah bayangan dari para intelektual dan aktivis yang dibungkam oleh pengadilan yang tidak independen di era berikutnya.

Yang paling mencolok adalah kesamaan dalam cara kedua sistem menggunakan pembangunan sebagai pembenaran. Kolonial Belanda membangun jalan, rel kereta api, dan perkebunan dengan retorika kemajuan dan peradaban, sambil mengeruk kekayaan dan mengabaikan hak penduduk lokal. Orde Baru membangun proyek-proyek megah dengan jargon pembangunan dan stabilitas, sambil meminggirkan rakyat kecil dan memusatkan keuntungan di tangan segelintir orang. Jargonnya berbeda, polanya sama.

Warisan yang Belum Selesai

Orde Baru runtuh pada 1998, tapi warisan strukturalnya tidak ikut runtuh pada hari yang sama. Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, sistem hukum yang masih sering tidak berpihak pada yang lemah, mentalitas yang menghamba pada kekuasaan dan kekayaan sebagai warisan dari decades normalisasi kepatuhan — semua itu bukan sekadar masalah yang tersisa, melainkan produk dari sistem yang bekerja cukup lama untuk membentuk cara orang berhubungan dengan otoritas, dengan hak-hak mereka, dan dengan satu sama lain.

Bumi Manusia terus dibaca bukan karena ia adalah dokumen sejarah yang menarik, melainkan karena pertanyaan yang ia ajukan belum sepenuhnya terjawab. Apakah kemerdekaan dari penjajah asing otomatis berarti kebebasan dari struktur penindasan? Apakah berganti penguasa sudah cukup, atau yang perlu berubah adalah sistem dan mentalitas yang membuat penindasan bisa terus beroperasi dengan wajah baru?

Pramoedya tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tapi dengan menuliskan Minke yang terus bergerak, terus belajar, terus menolak untuk menerima batas-batas yang dipaksakan padanya sebagai hal yang wajar, ia menyodorkan sesuatu yang lebih berguna dari jawaban: sebuah postur. Kesadaran kritis bukan sebagai kemewahan intelektual, melainkan sebagai syarat minimum untuk tidak terus ditipu oleh kolonialisme yang berganti kostum.